Budi Pekerti: Memberi Arti pada yang Berjejal

Saya dulu pernah jadi Guru BK. Selama satu tahun, saya membimbing dan memberi konseling sekitar seratusan siswa di salah satu SMA swasta di Jakarta. Saya tentu harus menjadi tempat curhat para murid remaja, mendengarkan keluhan orangtua, menjadi teladan dan mengikuti aturan sekolah. Saya juga pernah di-cancel di media sosial dan diberi cap macam-macam karena kesalahan yang saya lakukan. Beruntungnya, saya mengalami itu jauh setelah saya berhenti menjadi guru. Bagaimana jika dua hal yang pernah saya alami secara nyata itu, terjadi berbarengan dalam satu waktu?

Wregas Bhanuteja ternyata bisa membayangkan lapisan masalah itu terjadi pada seseorang. Ia menciptakan karakter Bu Prani (Sha Ine Febriyanti), seorang guru BP SMP yang punya ‘gaya unik’ menghukum siswanya. Bu Prani tidak berdiri sendiri, ia juga adalah istri Pak Didit (Dwi Sasono), ibu dari Tita (Prilly Latuconsina), yang punk dan peduli keluarga dan Muklas (Angga Yunanda), bintang binatang internet yang selalu dapat sponsor. Suatu hari, sebelum ia pergi untuk berlatih lompat tali, Bu Prani pergi ke pasar membeli kue putu untuk Pak Didit. Kue putu ini legendaris dan banyak pembelinya, tiap orang harus memegang nomor antrean. Bu Prani yang berdisiplin baik mencoba tertib, namun kemudian, justru kebenaran ini yang mengantarnya ke berbagai cerita bertubi, seakan tiada habisnya.

Dalam ulasan ini, saya menolak memberi jarak terlalu jauh pada amatan dan lebih menelisik keterkaitan cerita dengan tema sosial. Maka, walau saya memasukkan beberapa referensi teori dan cuitan media sosial, saya akan banyak bertanya. Selain karena alasan isu yang dekat dengan hidup saya pribadi, memberi jarak hanya akan menjadi penghakiman lain atas karya. Seperti dalam cerita film ini, menilai dengan buta latar belakang tidak ada bedanya dengan warganet yang menghakimi Bu Prani. Tulisan ini adalah usaha saya tidak menjadi mereka.

Post-Truth dan Penghakiman Massa

Saya akan memulai dari tema besar apa yang saya langsung terasa, dan bentuknya pertanyaan: apa itu kebenaran? Apa itu kenyataan? Mana kebenaran dan kenyataan yang perlu kita percaya? Tampaknya tema besarnya pun bahkan tidak bisa berdiri dalam satu dimensi saja. Dalam buku yang ditulis oleh Gabrielle Consentino, pakar media komunikasi dari American University in Cairo, menyatakan banyaknya pengalihan kesadaran dan pengetahuan secara cepat membuat kita hidup di masa post-truth. Konsep post-truth memantik argumen masyarakat berdasarkan bukti yang kemudian mengaburkan batas mana yang nyata dan yang bohong (Consentino, 2020). Kebenaran seakan-akan menguar, karena kita akhirnya menghidupi distopia sosial media (Consentino, 2020). Di lingkungan akademis Barat, studi tentang post-truth ini memang sudah panas sejak satu dekade terakhir, dengan semakin kayanya perkembangan algoritma dan hingga kini kecerdasan buatan. Imbasnya secara cepat masuk ke Indonesia melalui penyerapan informasi via jejaring sosial.

Seperti yang mungkin kita rasakan bersama, masyarakat kita punya kolektivitas yang tinggi; partisipasi masyarakat pada suatu fenomena menjadi sesuatu yang wajar. Maka tidak heran kalau ada video yang viral seperti yang dialami Bu Prani dengan mudah diberi komentar yang bisa berujung ke bola liar perundungan, bahkan sering dibuat remix sebagai bentuk bulan-bulanan estetik. Ini menjadi konsekuensi apabila konten ditatap oleh jutaan orang melalui gawai, manusia-manusia yang meringsek masuk ke kehidupan kita dalam bentuk kerumunan algoritma. Apa yang akan kita lakukan kalau video dengan muka kita, tanpa persetujuan beredar dan dianggap melakukan kesalahan? Kalau kita punya modal dan ingin keadilan, mudah saja, layangkan somasi seperti orang yang bersitegang dengannya di pasar, tapi buat orang seperti Bu Prani, somasi tidak bisa jadi opsi.

Keberanian Bu Prani berdiri atas kenyataan yang ia miliki—karena ia dengan santai bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya tanpa ucapan defensif—bahkan tidak bisa mengurangi kerentanan posisinya. Kita sama-sama melihat kondisi ekonomi keluarga Bu Prani: mengontrak rumah dan belum mampu melunasi uang sewa, mengajar belasan atau puluhan tahun tapi hanya bisa naik gaji jika jadi Wakil Kepala Sekolah (itupun maksimal enam juta rupiah per bulan), suami tidak kerja dan butuh pengobatan di Poli Jiwa; anak pertamanya yang penuh kemarahan terpendam hanya bisa jualan baju bekas daring; anak keduanya, walau punya punya ratusan ribu pengikut di media sosial, hasil endorse brand-nya entah untuk apa. Bu Prani seperti sendirian, bahkan di dalam rumahnya bersama keluarganya.

Satu-satunya cara Bu Prani melepaskan diri dari penatnya adalah hobi lompat tali indah (synchronized skipping) bersama teman-teman, namun sejak video viral dan berusaha waras untuk keluarganya, mempertahankan hobinya pun malah dianggap memberatkan kelompok. Belum lagi di sekolah yang tampak menjelma rumah kedua buat Bu Prani: tuntutan Kepala Sekolah, yayasan dan orangtua tidak berbanding lurus dengan dukungan siswa dan alumni. Terlebih citranya dalam memberikan cara hukuman refleksi yang terpersonalisasi ke tiap siswa, dipandang membuat siswa trauma, tapi tentu saja itu kan penilaian yang berjarak dari orang-orang yang tak mengenal betul Bu Prani dan tidak betul-betul mengalami metode refleksi itu. Hanya karena satu potongan video viral yang salah diasumsikan, Bu Prani harus menghadapi penghakiman massa, yang parahnya, dengan cara yang subtil, pelan, dan menghancurkan kedirian.

Penelitian psikologi sosial yang dilakukan oleh Zainal Abidin dan Sarlito Wirawan Sarwono (2004) mencoba mendedah kerangka pikir (framework) penghakiman massa, yang mungkin bisa kita kaitkan ke cerita ini. Dalam konteks cerita Bu Prani, penghakiman dipicu oleh munculnya hal yang dipandang di luar norma lingkungan sebagai faktor pemantik (triggering factor) yaitu video viral. Pelaku merasa harus berkontribusi dengan peran sosial masing-masing dalam menanggapi masalah itu (perceived social role), kita bisa melihat dengan psikolog, vlogger, aktivis pendidikan, dll., yang urun pendapat di internet. Mereka kemudian merasa menjadi bagian dari satu kerumunan atau massa (mob identification), yang ramai-ramai menilai Bu Prani. Penghakiman di media sosial itu memperlihatkan kita bahwa Bu Prani kehilangan kepribadiannya, tidak mampu mengekspresikan perasaan dengan gamblang hingga mati rasa dan dianggap seperti objek (depersonalisasi, desensitisasi, dan dehumanisasi) (Abidin dan Sarwono, 2004). Padahal penghakiman ini bahkan tidak memiliki korban walau Bu Rahayu, penjual putu yang digadang warganet sebagai korban ketidaksopanan Bu Prani, tidak merasa disakiti olehnya.

Berjejalan Fakta

Selain tentang media sosial, Budi Pekerti banyak menyisipkan karakterisasi dan simbol; yang subtil maupun yang cukup terang. Salah satu yang terpampang jelas adalah warna biru kuning yang tampak menjadi warna nuansa utama. Berdasarkan cuitan salah satu Produser Pendamping Budi Pekerti, Bisri Mustofa (@masova) di Twitter/X, pilihan warna biru dan kuning oleh Dita Gambiro, direktur artistik film ini, dimodifikasi dari buku Pendidikan Moral dan Pancasila; mata ajar yang sudah berevolusi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Cuitan @dbrahmantyo bahkan merujuk ke warna lambang Kementerian Pendidikan, Tut Wuri Handayani, yang menurut pengamatan saya tidak ganti-ganti sejak dulu dan menjadi simbol ajeg pendidikan kita. Yang terjadi malah ironi dari arti semboyan Tut Wuri Handayani: dari belakang memberi dorongan atau daya. Bu Prani selama ini menjadi seseorang yang mendorong pertumbuhan siswanya, tapi kini ia dan keluarganya yang entah diperdaya atau didorong perkembangan karakternya gara-gara warganet.

Seperti kebenaran yang penuh sisi, Wregas juga menciptakan detail karakternya dengan lapisan yang cukup kaya, Detail seperti saldo rekening dan pengetahuan tentang pendapatan Bu Prani menjelaskan keadaan Bu Prani dengan begitu halus. Saldo Bu Prani sekitar 12 juta rupiah, yang tampak ia kumpulkan susah payah selama ia mengajar bertahun-tahun; uang yang hanya bisa ia endapkan untuk membantu pengobatan suami dan memupuk harapan agar bisa membeli rumah kontrakannya; nominal yang tampak jauh panggang dari api. Bahkan pada karakter Pak Kepala Sekolah (Muhammad Nur Qomarudin)—saya punya pengalaman riset kepala sekolah swasta di pulau Jawa dan apa yang dialami olehnya benar terjadi pada kepala sekolah swasta yang asli: tekanan orang tua murid, yayasan, dan harus mengelola staf. Kita bisa melihatnya dari interupsi orangtua yang tidak terima atas hukuman anaknya ketika upacara, kehadiran yayasan yang begitu dihormati dan dilayani agar mereka puas dengan kinerja guru dan staf sekolah, pasif-agresifnya yayasan menanggapi masalah Bu Prani, bahkan dari komentar selentingan murid selama kegiatan belajar mengajar.

Simbol, karakter, serta isu terasa berjejalan. Fokus cerita ada, tapi lapisan yang ada semakin banyak dan memberatkan. Bahkan beberapa cerita luput atau memang tidak diselesaikan. Misalnya penggambaran bipolar dan pelayanan kesehatan jiwa Pak Didit (ke psikolog tapi kok nebus obat seperti ke psikiater? Tampak sebuah usaha penyadaran soal isu kesehatan mental pada masyarakat kelas menengah) juga Bu Tunggul (Nungki Kusumastuti) yang tetap memberi konseling walau terlihat sakit (Bu Tunggul sebagai konselor yang melayani klien tidak prima dan selalu pucat). Apakah ini merupakan keinginan Wregas menyelipkan isu genting, atau malah pilihan artistik untuk mereplikasi rasa kewalahan Bu Prani atas tumpukan masalah dan diproyeksikan ke rasa empati penonton?

Pola cerita masih mirip dengan film cerita panjang pertamanya: tokoh utama perempuan dengan latar belakang rentan yang mengalami tekanan sosial-psikologis. Saya harap Wregas tidak nyaman di pola ini, padahal film-film pendeknya selalu memberikan tema yang mengejutkan; seperti eksperimentalisme ‘realis’ di Lembusura (2015) atau Prenjak (2016). Walau memang, Budi Pekerti punya sedikit rasa yang serupa seperti Lemantun (2014); cerita keluarga yang lebih jujur karena cerita diekstraksi dari observasi penulis yang mendalam sebagai warga Jogja. Corak lain yang saya tangkap, merujuk pada kritik Runi Arumndari misalnya, bahwa Bu Prani seolah ditunjukkan menjadi protagonis murni yang harus dikasihani, saya cukup sepakat, karena ini juga yang nuansa yang saya dapat dari Sur di Penyalin Cahaya (2021). Saya menghargai upaya dekonstruksi arketipe damsel-in-distress yang dalam film ini, protagonis perempuan bergerak menyelamatkan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya—tidak butuh penyelamat eksternal apalagi laki-laki, bahkan Muklas selalu menawarkan hal-hal yang tidak solutif atau kehadiran Gora (Omara Esteghlal) yang selalu memberikan rasa was-was soal apakah ia akan membantu atau tidak. Melekatkan Bu Prani dengan keluarga sebagai support system dan memberikan akhir cerita yang cukup realistis. Alih-alih mendikte, saya malah merasa film ini memantik untuk terus bertanya dan meragukan: apa yang dimaksud benar dan salah? Apakah arti keadilan? Siapa yang sebenarnya yang mampu memanusiakan? Jawaban yang akan subjektif ini nampaknya juga tidak perlu dijelas-jelaskan oleh sutradara.

Biru dan kuning itu pada akhirnya bersintesis menjadi hijau, pada hamparan Gunung Sewu di akhir. Bersama iringan musik mendayu gubahan Gardika Gigih yang menggugah emosi penonton, kiranya mencoba menggugah penonton untuk percaya bahwa keluarga Bu Prani berhak move on dan menata harapan di tempat baru. Satu hal yang keluarga Bu Prani tahu, mereka hanya bisa berpegang pada hal yang jelas mereka miliki: harga diri.

Referensi

Abidin, Z., & Sarwono, S. W. (2004). Penghakiman massa: Studi psikologi sosial tentang kekerasan kolektif terhadap orang-orang yang dipersepsi sebagai pelaku kejahatan.

Cosentino, G. (2020). Social Media and the Post-Truth World Order: The Global Dynamics of Disinformation. Palgrave Macmillan.

Budi Pekerti | 2023 | Durasi: 111 Menit | Sutradara: Wregas Bhanuteja | Penulis: Wregas Bhanuteja | Produser: Adi Ekatama, Willawati, Iman Usman | Produksi: Rekata Studio, Kaninga Pictures | Pemeran: Sha Ine Febriyanti, Angga Yunanda, Prilly Latuconsina, Dwi Sasono, Omara Esteghlal, Ari Lesmana

Gladhys Elliona

Gladhys Elliona adalah penulis dan peneliti seni. Ia lulus dari Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Universitas Gadjah Mada. Ia juga memiliki pengalaman akting, salah satunya berperan di film pendek Pria (2017). Gladhys sudah terlibat dan menulis di berbagai program seni budaya lintas disiplin nasional dan internasional sejak tahun 2014. Saat ini, ia menjabat sebagai Research Coordinator di Yayasan Loka Tari Nusantara.